Eksaminasi Atas Putusan Pengadilan Yang Tidak Adil Sabtu, Jul 26 2008 

A.Pengertian Eksaminasi
Eksaminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Examination atau dalam kamus bahasa Inggris-Indonesianya sebagai ujian atau pemeriksaan. Jadi istilah eksaminasi tersebut jika dikaitkan dengan produk badan peradilan berarti ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim.
Istilah eksaminasi dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga eksaminasi putusan peradilan diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan. Istilah yang mirip dengan eksaminasi adalah legal annotation, yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putuan pengadilan. Istilah eksaminasi sendiri berasal dari kata Belanda, examinatie yang berarti memeriksa dan menilai/menguji putusan badan pengadilan, meskipun sebetulnya dalam hal ini kata anotasi lebih tepat untuk menggambarkan aktifitas tersebut. Keberadaan lembaga eksaminasi publik memberikan kontribusi yang sangat signifikan sengan upaya MA untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dengan diterbitkannya SEMA No 1 Tahun 1967, yang dikenal dengan eksaminasi internal lembaga peradilan untuk mengkaji putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mengingat mekanisme pengawasan internal yang dilakukan MA saat ini tidak efektif karena mengalami disfungsi, dan surat edaran ini hanya memberi acuan bagi adanya eksaminasi internal, bukan dimaksudkan sebagai kontrol publik.
Pada tahun 1967 MA telah mengeluarkan Surat Edaran/Instruksi MA No 1 tahun 1967 tentang eksaminasi, laporan bulanan dan daftar banding. Jadi tujuan yang terkandung dalam intruksi tersebut bukan hanya untuk menilai atau menguji apakah putusan yang dieksaminasi tersebut sesuai dengan acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaian perkara dan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan tetapi dengan diajukan berita acara siding sebagai kelengkapan eksaminasi, juga sebagai bahan pertimbangan apakah hakim telah melaksanakan proses acaraperisangan dan putusan dengan baik.
Bahkan dalam instruksi tersebut juga menyebutkan “dalam pada itu hendaknya ketua pengadilan atau bandan peradilan yang lebih tinggi disamping melakukan pengawasan, jika perlu teguran bahkan mungkin perlu pula mempertimbangkan pengusulan hukuman jabatan, memberi bimbingan berupa nasehat, petunjuk, dan lain-lain kepada yang bersangkutan.
Dalam prakteknya, pelaksanaan eksaminasi juga tergantung keaktifan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diwilayah masing-masing untuk aktif dan secara berkala melakukan eksaminasi.
Menurut Susanti Adi Nugroho, bahwa meskpiun Surat edaran/Instruksi tersebut tidak berjalan sesuai dengan bunyi kata-kata yang di instruksikan, tetapi sampai pada tahun 1980 brjalan dengan baik, terutama eksaminasi ini merupakan persyaratan yang harus ada bagi kenaikan golongan masing-masing
Hal ini sesuai, jika dikaitkan dengan SEMA No 2 Tahun 1974 tentang Syarat-syarat yang harus dilengkapi dengan pengusulan keiankan pangkat bagi para hakim, antra lain mensyaratkan hasil eksaminasi ini, sebagai pengganti ujian dinas bagi hakim yang pindah golongan.
Jika eksaminasi seperti ini yang dikehendaki dalam instruksi No 1 tahun 1967 ini sebagai sebagai suatu pengawasan atau pengujian tentang penerapan yuridis teknis, maka berdasarkan penelitian informal sudah lama lembaga eksaminasi ini berhenti, karena kendala sebagai berikut : Pertama, Perkara pidana atau perdata yang diajukan untuk eksaminasi atas pilihan masing-masing adalah perkara yang dianggap putusan-putusan yang terbaik yang pernah dilakukan oleh hakim tersebut, dan yang putusannya di perkuat oleh MA. Penilaian secara umum tentang bobot putusan hanya dari tiga perkara pidana dan tiga perkara perdata yang pernah diputus oleh seorang hakim dalam tenggang waktu 4 tahun, tidak berlum dapat menilai kemampuan hakim yang bersangkutan. Kedua, Dalam 4 tahun sulit diperoleh perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah diputus oleh MA dan dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketiga,Dalam tenggang waktu 4 tahun para hakim telah dimutasi kewilayah pengadilan lain, sehingga tidak tahu lagi kelanjutan dari perkaranya. Keempat, Tidak pernah ada keterangan atau buku catatan tentang baik buruknya hasil penilaian eksaminasi oleh pejabat yang berwenang melakukan eksaminasi, seperti yang ditentukan dalam instruksi tersebut, bahkan pada tahun-tahun terakhir eksaminasi ini, tidak lagi merupakan persyaratan kenaikan golongan hakim.
Dalam rangka pembinaan dan konsistensi putusan MA juga menerbitkan Surat Edaran No 2 Tahun 1972 tentang pengumpulan yurisprudensi yang akan dilakukan oleh MA, dan kepada para hakim akan memperoleh yurisprudensi secara gratis. Dan juga demi untuk memperbaiki mutu putusan, diinstruksikan kepada Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan dan pembinaan.
Masih dalam rangka pembinaan dan peraikan mutu putusan, MA menerbitkan Surat Edaran No 3 tahun 1974 yang pada intinya mengistruksikan bahwa semua putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan pertimbangan sebagai dasar hukumnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk memberikan putusannya
Tidak atau kurang memberikan pertimbangan dan alasan, apabila alasan tidak jelas, sukar dimengerti atau bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dipandang sebagai kelalaian dan acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.
Karena masih ada kekeliruan baik perkara perdata maupun pidana dalam perkara-perkara yang dimintakan kasasi oleh MA maka dalam Surat Edaran MA No 8 tahun 1984, MA meminta kepada hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan bimbingan dan membuat catatan samping diatas kertas berita acara persidangan Pengadilan Negeri mengenai kesalahan-kesalahan yang dibuat dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya. Sehingga dengan cara yang demikian Pengadilan tinggi dapat melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan langsung kepada hakim. Esensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan atau dakwaan apakah pertimbangan hukumnya sudah benar serta sudah dilaksanakan atau belum sebagai suatu pengawasan, eksaminasi bukanlah satu-satunya pengawasan dipengadilan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal dan eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini tidak ada tolok ukur yang dapat menilainya. Eksaminasi dilingkungan pengadilan termasuk didalamnya MA pasal 32 UU Mahkamah Agung mengamanatkan adanya sebua pengawasan di lembaga tersebut. Pengawasan itu merupakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dan perilaku hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sampai saat ini yang melakukan pengawasan terhadap personil hakim adalah Departemen Kehakiman, sedangkan MA hanya melakukan pengawasan teknis yuridis.
Dorongan untuk melakukan eksaminasi putusan pengadilan mulai mendapatkan acuan formal, seperti dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 (revisi Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara).

B. Objek Eksaminasi
Objek yang dapat dieksaminasi adalah proses peradilan dan produk peradilan, misalnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), Penetapan pengadilan, Putusan Pengadilan, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa kriteria objek putusan pengadilan yang perlu dilakukan esksaminasi. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut : Pertama, Putusan Pengadilan yang menjadi perhatian luas masyarakat karena dianggap jauh dari rasa keadilan; dua, Putusan pengadilan yang mengundang perdebatan dikalangan hukum; tiga, Putusan pengadilan yang penting dijadikan pegangan, sehingga mempunyai nilai tinggi bagi mahasiswa dalam mengembangkan legal reasoning.
Kasus yang dapat dieksaminasi dapat terdiri dari kasus pidana, perdata atau niaga. Diluar bidang tersebut tetap mungkin dilakukan eksaminasi. Ini sangat tergantung dari kebutuhan tim eksaminasi.
Pada dasarnya eksaminasi adalah upaya penilaian atau pengujian terhadap suau produk peradilan mulai dari surat dakwaan jaksa bahkan SP-3. Mengenai surat dakwaan yang akan dieksaminasi adalah surat dakwaan yang telah dibacakan yang berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberi suatu putusan.
Namun timbul pertanyaan apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang belum yang dapat dieksaminasi.
Mengenai hal ini ada dua pendapat, pendapat pertama yang menyatakan eksaminasi hanya untuk perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dasar pemikirannya adalah agar tidak terjadi intervensi terhadap kemandirian hakim. Pendapat kedua, eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dari dua pendapat tersebut banyak pihak yang cenderung kepada pendapat kedua. Kesepakatan terhadap eksaminasi putusan peradilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan dapat mempunyai efek besar bagi pengambil keputusan.
Eksaminasi bukan hanya terhadap putusan pengadilan. Tetapi dapat juga dilakukan terhadap produk perkara dimana perkara tersebut berada pada tahap awal. Misalnya pada tahap penyidikan maka eksaminasi dapat dilakukan terhadap BAP yang ada. Termasuk apabila suatu perkara dihentikan penyidikannya dengan SP-3 maka eksaminasi dapat dilakukan pada tahap tersebut.
Efek yang didapat apabila eksaminasi dilaksanakan terhadap perkara yang belum selesai adalah adanya perbaikan proses peradilan berikutnya. Bahkan pad titik tertentu misalnya perkara yang telah di SP-3, perkaranya dapat dinyatakan untuk dibuka kembali berdasarkan kajian dari tim eksaminasi publik.
Dalam mengeksaminasi suatu kasus, tidak bisa sembarangan menentukannya. Karena bagaimanapun juga eksaminasi membutuhkan keahlian dan konsentrasi serta waktu yang cukup. Oleh karena itu pilihan kasus yang dieksaminasi juga harus tepat.
Suatu kasus untuk dapat dilakukan eksaminasi minimal harus memenuhi 2 kriteria :
Dinilai Sangat Kontroversional.
Penilaian kontroversional dilihat dari segi penerapan hukum acaranya dan atau penerapan hukum materiilnya serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dari masyarakat. Demikian banyak kejanggalan dalam proses peradilan kasus tersebut.
Memiliki Dampak Sosial Yang Tinggi
Kasus tersebut memiliki dampak yang langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat terutama berkaitan dengan rasa keadilam masyarakat.

C.Subjek yang Berwenang Melakukan Eksaminasi
Majelis eksaminasi publik atau disebut dengan majelis eksaminasi atau tim eksaminasi terdiri dari pihak yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum (dalam hal ini dakwaan jaksa dan putusan hakim). Oleh karena itu diperlukan orang perorang yang memiliki kemampuan terutama dibidang hukum.
Sebagai suatu pengawasan publik, majelis eksaminasi dapat dibentuk oleh masyarakat. Selama ini, kegiatan eksaminasi publik biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terorganisir dan memfokuskan kegiatannya pada pemantauan peradilan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan masyarakat umum membentuk tim eksaminasi terhadap kasus tertentu. kelompok ini bisa terlebih dahulu membentuk tim panel yang merupakan kelompok kecil dan mempersiapkan segala kebutuhan eksaminasi, dan kegiatan lain dalam melaksanakan eksaminasi publik. Kemudian tim panel menetapkan kasus yang akan dieksaminasi dan memilih anggota eksaminasi. Faktor utama yang dibutuhkan untuk menjadi tim panel ataupun anggota mejelis adalah integritas dan kredibilitas seseorang, terutama kesungguhan untuk menegakkan supremasi hukum yang memihak/berpihak pada rasa keadilan masyarakat.
Tidaklah mudah mencari figur yang mempunyai kualifikasi moral dan integritas pribadi untuk dijadikan “hakim” yang “mengadili” putusan majelis hakim yang notabene merupakan institusi resmi yang punya wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. kriteria yang perlu diperhatikan daharus ada pada majelis eksaminasi adalah kualitas dan integritas pribadinya.
Pada dasarnya tidak ada persyararatan yang sangat ketat untuk menjadi anggota majelis eksaminasi, seperti syarat batas minimal umur atau maksimal sekian tahun, harus punya pengalaman sekian tahun bukan anggota Parpol, tidak sedang menjadi terdakwa/tersangka dan sebagainya. Pada dasarnya anggota eksaminasi harus memiliki keahlian hukum atau keahlian lainnya yang sangat terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi. Dan tak kalah penting adalah integritas dan kredibilitas dari anggota tim eksaminasi
Adapun prasyarat yang harus diperhatikan untuk dapat dipilih menjadi anggota majelis eksaminasi publik adalah :
Tidak ada Conflict Interest
Penegasan ini penting untuk menunjukkan bahwa dalam majelis ini tidak ada yang berkepantingan terhadap kasus yang sedang dieksaminasi. Karena ada kekhwatiran kalau kepentingan itu muncul baik secara langsung maupun tidak, maka independensi dan keilmiahan majelis akan diragukan.
Dipilih karena Keahliannya
Pemilihan anggota mejelis berdasarkan keahlian yang dimiliki berdasarkan kasus yang akan dieksaminasi.
Memiliki Komitmen Terhadap Pembaharuan Hukum Indonesia
Penilaian ini sangat subjektif tetapi setidaknya dapat dilihat konsistensi dan perjuangannya dalam pembaharuan serta penegakan hukum di Indonesia.

D.Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melakukan Eksaminasi yang Ideal
Reformasi yang dilakukan secara internal cenderung bersifat birokratis, demikian juga jika eksaminasi putusan pengadilan hanya dilakukan secara internal oleh lembaga peradilan yang bersangkutan, maka tidak mudah mengharapkan hasil yang efektif. Oleh Karena itu, eksaminasi putusan pengadilan mesti dilakukan oleh pihak-pihak eksternal (disamping internal) dan dalam ini fakultas hukum merupakan salah satu pihak yang relevan untuk melakukan eksaminasi. Eksaminasi ini mesti dilakukan oleh pihak yang independent, dalam arti tidak mempunyai kepentingan dengan kasus yang diperiksa. Oleh karena itu, dapatlah dipahami jika pendidikan tinggi hukum (fakultas hukum) merupakan institusi yang relevan untuk melakukan eksaminasi putusan pengadilan. Karena fakultas hukum merupakan institusi yang secara rutin melakukan dan mengajarkan kajian hukum termasuk kajian putusan pengadilan.
1.Proses Peradilan
Secara teoritis proses peradilan di indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap :
1.Tahap Pendahuluan
2.Tahap Penentuan
3.Tahap Pelaksanaan Putusan
Masing-masing tahap ini didalam setiap peradilan mempunyai tata caranya tersendiri menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam peradilan tersebut. Hukum acara pidana dalam tahap pendahuluannya mempunyai tata cara yang lebih kompleks bila dibanding dengan hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara maupun hukum acara peradilan agama.
2. Isi dan Sistematika Putusan
Setiap putusan pengadilan terdiri dari 4 bagian pokok yakni :
1.Kepala putusan
2.Identitas para pihak
3.Pertimbangan/consideran
4.Amar
Keempat bagian ini khususnya bagian konsideran merupakan bagian yang paling sering dieksaminasi. Pada bagian ini lah seringkali timbul perbedaan penilaian ataupun pendapat dari sisi hakim dengan pihak yang akan melakukan eksaminasi. Demikian juga pada bagian amar. Apa yang diputuskan oleh hakim dan dikaitkan dengan konsideras kadangkala menjadi bagian yang dieksaminasi.
3.Persoalan Hukum
Yang harus dikuasai dalam memecahkan persoalan hukum :
1.Kaedah hukum
2.Sistem hukum
3.Penemuan hukum
Penemuan hukum diartikan sebagai menerapkan, mencari, memberntuk, menciptakan hukum untuk memecahkan persoalan hukum konkrit. Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit. Dalam penemuan hukum, ada dua sistem yang dianut, yakni sistem penemuan hukum heteronom dan otonom. Dalam sistem penemuan hukum heteronom, undang-undang dijadikan sebagai sumber hukum utama. Pola berfikir yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan dalam menemukan hukumnya adalah pola fikir secara deduktif. UU dijadikan premis mayor, kasus kongkrit yang ingin ditemukan hukumnya dijadikan premis minor. Dalam sistem penemuan hukum otonom, UU bukan merupakan satu-satunya sunber hukum dalam menemukan hukumnya. Penemu hukum bahkan dapat menyimpang dari UU. Dalam menemukan hukum untuk menyelesaikan kasus kongkrit, penemu hukum dapat menyesuaikannya denga kebutuhan masyarakat, tidak harus terikat dengan UU.
Dalam menemukan hukum untuk menyelesaikan kasus konkrit, penemu hukum dapat menyesuiakannya dengan kebutuhan masyarakat, tidak harus terikat dengan undang-undang. Dalam rangka menemukan hukum untuk menyelesaikan kasus konkrit penemu hukum dapat mencari hukumnya pada sumber-sumber hukum yang dikenal dengan ilmu hukum, yakni :
Peraturan Perundang-undangan
Hukum Kebiasaan
Yurisprudensi
Perjanjian Internasional
Doktrin

Daftar Pustaka

Putu Wijaya Dwikora. Peradilan Dagelan. ICW. Jakarta. 2003.
Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT. Citra Aditya Bhakti, Yokyakarta, 1996.
Susanti Adi Nugroho, dkk. Eksaminasi Publik. ICW. Jakarta 2003
Wasingatu Zakiyah, dkk. Eksaminasi Publik Terhadap Kasus PK Tommy Soeharto dan Kasus “off the record” Arifin Wardiyanto. ICW. Jakarta. 2003
Wasingatu Zakiyah, dkk. Panduan Eksaminasi Publik. ICW. Jakarta. 2004.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DEMI HUKUM Kamis, Jul 10 2008 

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial,

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.[1]

 

Kehidupan bermasyarakat tersebut akhirnya mengharuskan  manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yagn aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Berbicara tentang masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk  memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau Undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara pegakan hukum dan hak-hak asasi manusiapun akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut  kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal  1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelanggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetrapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Ada beberapa kepentingan dalam mencapai tujuan lewat penjatuhan putusan bebas di antaranya adalah:

1.      Untuk Tujuan Penegakan Hukum Dan Keadilan

Maksud tujuan putusan bebas di dalam penegakan hukum dan keadilan hal ini tidak terlepas dalam penerapan hukum atas ketentuan-ketentuan peradilan itu sendiri. Seperti diketahui bahwa fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran, oleh sebab itulah jika memang seseorang berdasarkan pembuktian di hadapan sidang tidak bersalah harus dinyatakan dan dipulihkan kembali haknya lewat pembebasannya dari segala dakwaan yang dituduhkan atas dirinya, atau dengan pengertian lain hukum tidak bisa dipaksakan untukmenghukumnya, bilamana berdasarkan faktanya secara jelas memeng tidak ada kesalahannya.

2.      Perlindungan atas hak asasi manusia.

Bahwa sekalipun tujuan uatma penegakan hukum mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, kiranya penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, melainkan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan oleh Undang-undang sehingga antara kedua kepentingan harus dapat ditegakkan keberadaannya. Maka agar para terdakwa apalagi masyarakat benar-benar merasa diperlakukan secara adil, maka hendaknya dengan keputusan hakim inilah dibuktikan. Apalagi kaitannya dengan penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan jaksa hal ini menunjukkan bahwa siterdakwa telah diadili sebagaimana mestinya menurut Undang-undang.

Putusan bebas di sini diartikan bilamana berdasarkan persidangan ternyata terdakwa tidak terbukti, jaganlah hak-hak siterdakwa dikorbankan karena kesangsian menjatuhkan putusan bebas.

Faktor-faktor yang menyebabkan atau menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan bebas demi hukum yang bersumber dari pembela yang terbuka terhadap hal-hal yang sudah diketahuinya, hal ini dilatarbelakangi adanya keingginan dari sipembela agar orang yang dibelanya atau kliennya bisa menang dalam perkara yang dihadapi.

 

Sikap ini merupakan tindakan yang memenuhi hakekat dari Undang-undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan keberadaan atau fungsi dan tugas para hakim. Jadi sifat pembela yang selalu menutupi permasalahan yang sudah diketahuinya atau sifat yang kurang mendukung untuk menyelesaikan suatu perkara menjadi bertele-tele atau memakan waktu yang panjang. Jika hak ini yang dihadapi seorang hakim maka untuk menggungkapkan permasalahan yang belum terungkap dari si pembela maka teknik dan cara serta seni tersendiri bagi hakim agar mampu mendapatkan informasi yang lebih banyak dari sipembela.

Faktor berikut yang juga merupakan kesulitan sekaligus sering dijumpai seorang dalam menjatuhkan putusan bebas demi hukum adalah bersumber dari saksi, kesulitan yang dijumpai oleh hakim yang bersumber dari saksi ini ada beberapa cara yang dilakukannya, yaitu adanya saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para aksi tersebut yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit disebabkan beberapa hal, yaitu adanya rasa takut memberikan keterangan yang sebenarnya karena saksi tidak menginginkan dengan memberi kesaksian terjadi efek negtif terhadap dirinya di belakang hari, serta para saksi kurang menyadari fungsi kesaksian tersebut dengan maksud bahwa tanpa adanya bantuan para saksi permasalahan atau menetapkan suatu keputusan.

Hal ini merupakan permasalahan yang bersumber dari saksi yang dapat menyulitkan hakim dalam persidangan. Kesulitan lain yang bersumber dari saksi yaitu adanya keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan dalam berita acara, di mana pada waktu proses pemeriksaan sisaksi memberikan keterangan yang berbeda jadi ada kecondongan sisaksi tidak mengakui penjelasan yang diberinya di luar persidangan.

Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan bagi hakim untuk menentukan suatu putusan seperti di atas, yaitu yang bersumber dari pembela dan saksi maka akhirnya kesulitan yang paling menyulitkan bagi hakim dalam menentukan suatu putusan yaitu tindakan siterdakwa yang selalu memberikan penjelasan yang berbelit-belit.

Menurut peraturan yang berlaku seorang terdakwa sebelum memberikan penjelasan di muka persidangan oleh petugas penyidik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si terdakwa dan seluruh jawaban yagn diberikan si terdakwa dicatat dan dimasukkan kedalam berita acara penyidikan, setelah itu baru berita acara tesebut dibawa ke depan persidangan dan didalam hal ini terjadi perbedaan penjelasan waktu siterdakwa diperiksa di luar dengan didalam persidangan, jadi dengan demikian siterdakwa yang memberikan penjelasan atau keterangan kepada hakim yang berbelit-belit atau tidak sesusai dengan berita acara pemeriksaan hal ini dapat menyulitkan bagi seseorang hakim untuk menentukan putusan khususnya putusan bebas demi hukum.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data uang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal  191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan bar pendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.[2]

Hal yang tergambar dalam Pasal  di atas juga termasuk dalam ruang lingkup putusan setelah adanya bukti perbuatan yang didakwakan kepadanya  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan itu adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, di mana alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petujuk dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan suatu pidana. Karena hal ini sesuai dengan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP yakni suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dakwaan yang tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman akhirnya mengakibatkan terdakwa menjadi kabur dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangka alat bukti semakin berkurang sehingga pada akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan atau hakim akan mengambil putusan bebas demi hukum.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti itu yang diterima apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja atau keterangan dari saksi disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti dijelaskan dalam Pasal  185 KUHAP, dimana ruang lingkup pidana seseorang melapor, memberitahu kan kepada pejabat kepolisian negara serta mengatakan bahwa dirinya melihat si A melakukan pembongkaran.

Namun setelah laporan diterima oleh peyidik mereka tidak boleh gegabah menangkap si A dan menghukumnya tanpa alasan yang sah, sebab satu saksi bukanlah saksi. Dari penjabaran ini terkandung suatu arti yang sangat penting baik untuk diperhatikan oleh penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim dan penasihat hukum bahwa di dalam praktek juga sering di sebut secara singkat dengan perkataan satu saksi bukanlah saksi atau unus testis nullus testis.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan maupun sebelumnya maka jelas surat dakwaan tersebut tidak relevan dijadikan sebagai dasar pembuktian maka dakwaan akan kabur atau obscurlibel.

Dakwaan yang tidak dapat lagi dijadikan pedoman akhirnya mengakibatkan terdakwa itu menjadi kabur dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat-alat bukti semakin berkurang, sehingga pada akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan ayau hakim akan mengambil putusan bebas.Demikian halnya dengan keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangan alat-alat bukti tersebut yang diterima apabila keterangan yang diberikan para saksi hanya seorang saja atau jawaban yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti dijelaskan pada Pasal  185 KUHAP.

 

[1]     R. Abdoel Djamali, 1999, Pengantar Hukum Indonesia , PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal 1

[2] Departemen Kehakiman, 1981, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yayasan Pengayoman, Jakarta , hal 86